 |
| Sumber: Internet |
Perdebatan tentang pendidikan yang akan memacu pembangunan atau pembangunan yang akan memacu pendidikan kian meredup karena bukti di lapangan menunjukkan hal saling bertolak belakang dan menjelaskan tidak jelasnya dominasi diantara keduanya. Penyebaran sekolah formal di Amerika dan Jerman terjadi sebelum terjadinya pembangunan ekonomi modern. Di beberapa negara lain, jumlah sekolah formal meningkat drastis mengikuti kemajuan pembangunan ekonomi, misalnya Romania (1880-1910), Filipina (1900-1920), Thailand (1920-1940) dan Indonesia setelah perang kemerdekaan (Abdullah, 2006).
Jika melihat indikator tersurat yang acap kali digunakan dalam upaya evaluasi pendidikan nasional, Indonesia telah sukses mencapai peningkatan. Pada tahun 2003, rata-rata angka partisipasi murni sekolah dasar (APM SD) pada seluruh provinsi di Indonesia adalah 91,73. Angka tersebut meningkat menjadi 94,04 dalam kurun waktu 7 tahun. Untuk tataran sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan provinsi di Indonesia, APM juga menunjukan kecenderungan peningkatan, dari 61,68 di tahun 2003 meningkat menjadi 65,25 di tahun 2010. Peningkatan APM juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Melihat pencapaian tersebut, terlihat adanya peningkatan kinerja sektor pendidikan, walaupun masih di tataran angka partisipasi.
Pencapaian kuantitatif dengan indikator APM, bahwa masih ada harapan bagi bangsa ini untuk melompat maju mengejar ketertinggalan. Maraknya kabar media yang mengabarkan kesuksesan anak pribumi di negeri rantau dalam adu pengetahuan juga mempertegas keyakinan bahwa masih ada optimisme tersisa bagi bangsa Indonesia.
Pendidikan Indonesia, gagal?
Idealnya, perbaikan data kuantitatif menggambarkan perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Namun jauh panggang dari api, tak sedikit fakta di lapangan membuktikan hal yang sama sekali bertolak belakang. Berbagai permasalahan menyertai usaha perbaikan kualitas pendidikan Indonesia.
Kasus bocornya soal ujian akhir nasional (UAN) menjadi topik hangat yang tidak pernah lupa dibahas media menjelang UAN. Ketakutan siswa akan bayang-bayang ketidaklulusan dibakar oleh isu kebocoran UAN yang seolah selalu terjadi. Dan realita di lapangan agaknya menunjukkan pembahasan media bukan hanya gertakan.
Sejatinya, UAN ditujukan untuk menyetarakan kemampuan semua siswa Indonesia dalam hal pendidikan. Namun jika ditelaah lebih dalam, bagaimana mungkin kemampuan siswa Indonesia sama jika pembangunan pendidikan masih saja bias kota dan menganggap daerah pelosok sebagai anak tiri dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Bagaimana mungkin output (menjawab soal) bisa sama jika input (sarana pendidikan) yang diberikan berbeda satu sama lain. Maka soal pun bocor (baca: dibocorkan) untuk menjaga asa siswa tetap lulus.
Tak berbeda dengan UAN, pada kasus SNMPTN pun anak-anak dari daerah jelas membutuhkan usaha ekstra untuk dapat mendapatkan almamater tersisa di perguruan tinggi negeri. Akses fasilitas pendidikan dan informasi yang dihadapi siswa-siswa daerah jelas berbeda dengan siswa-siswa kota. Namun tetap, mereka diwajibkan memiliki kemampuan sama dalam hal menjawab soal.
Muka pendidikan Indonesia juga makin tercoreng ketika kabar buku-buku berbau unsur pornografi yang masuk di perpustakaan SD di sebuah daerah mencuat. Jelas hal ini adalah kabar teramat buruk bagi dunia pendidikan. Siswa SD yang seharusnya masih melayang dalam imajinasi mimpi yang tak terbatas, terkontaminasi dengan materi tanpa filterisasi.
Satu lagi kasus yang kian merebak akhir-akhir ini, adalah makin berkembang dan populernya lembaga bimbingan belajar di kalangan siswa. Semakin banyak siswa yang tertarik meningkatkan kemampuan lewat lembaga bimbingan belajar (bimbel). Baik dalam rangka menghadapi ujian (UAN, SNMPTN) maupun kelas biasa.
Pada dasarnya, perkembangan antusiasme terhadap lembaga bimbel patut diapresiasi sebagai peningkatan kemauan siswa untuk menimba ilmu lebih dari sekedar pendidikan formal. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, hal ini seolah menunjukkan ketidakpuasan para siswa dengan kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang disalurkan sekolah formal hingga mengharuskan mereka menimba ilmu di tempat lain. Meningkatnya jumlah pelamar di lembaga bimbel menjelang UAN dan SNMPTN setidaknya mewakili pandangan bahwa sekolah formal kurang dipercaya menghadapi event sebesar UAN dan SNMPTN.
Butuh Revolusi
Ada benang merah yang dapat menghubungkan antara kebocoran UAN, merebaknya lembaga bimbel, dan pembangunan pendidikan yang bias kota. Ketiganya dihubungkan oleh cacatnya format pendidikan Indonesia.
Output pendidikan dengan nilai sebagai acuan utama menghasilkan pemikiran pragmatis dengan menganggap nilai sebagai tujuan akhir. Maka segala cara yang ditempuh adalah untuk menghasilkan nilai yang tinggi. Sehingga wajar saja jika akhirnya ada oknum-oknum yang sengaja mengambil kesempatan pragmatisme siswa dengan menjual soal ujian nasional.
Kemudahan mencapai nilai tinggi di UAN tanpa basis kemampuan kemudian membuat siswa tidak percaya diri menghadapi ketatnya persaingan di ujian SNMPTN. Maka efek dominonya adalah meningkatnya permintaan untuk jasa bimbingan belajar dan membuat lembaga bimbingan belajar kian merebak walaupun harga yang dipatok tidaklah murah.
Butuh perubahan mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Merubah orientasi belajar dari nilai menjadi ilmu menjadi agenda paling penting yang akan merubah pandangan dasar siswa tentang arti belajar yang lebih dari sekedar nilai. Spesialisasi sekolah juga dapat menjadi alternatif bagi keresahan para pemilik bakat hebat dibidang non akademik untuk tetap bersaing mencapai kesuksesan. Akhirnya, begitu pentingnya pendidikan seolah telah menjadi denyut nadi segala bidang. Maka suksesnya bidang pendidikan diyakini akan membawa efek beruntun yang juga memperbaiki bidang-bidang yang berkaitan, termasuk korupsi yang kian merajalela.
Hendy Aprilian Hidayat
Redaktur Pelaksana LPM Edents 2011/2012
Artikel ini juga dimuat dalam Bulein LPM Edents Erlangga 17
Post a Comment